publicfinancemarket.com. – Selamat datang kembali lagi di halaman kami publicfinancemarket.com. Media online yang memberikan informasi tentang mengenai pasar uang. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan Terbitkan Aturan Mainan Baru simak berikut ini.
Ulasan Tentang Hotel aandgx.com
Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru terkait bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah. Aturan itu diterbitkan di tenga fenomena bergugurannya BPR. Secara garis besar ketiga aturan baru itu diterbitkan untuk memperkuat pengawasan industri BPR/BPRS.
Informasi Tentang Keuangan Indonesia racingoneonline.com
Aturan yang diterbitkan itu adalah Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2024, POJK Nomor 24 Tahun 2024, dan POJK Nomor 25 Tahun 2024. Adapun POJK Nomor 23 Tahun 2024 mengatur terkait pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan transparansi kondisi keuangan bagi BPR atau BPRS.
Wisata Kuliner Di Titipapan www.germantowntowing.com
Lewat aturan ini mendorong adanya transparansi pelaporan keuangan BPR atau BPRS secara digital. Selain itu POJK ini juga sebagai landasan hukum atas penyampaian seluruh laporan BPR dan BPR syariah baik laporan berkala maupun insidental kepada OJK melalui Aplikasi pelaporan online Otoritas Jasa Keuangan (Apolo). Sejalan dengan upaya meningkatkan efisienal pelaporan BPR atau BPR syahriah.
Brand Oppo Terbaik zplustheme.com
Kemudian, POJK Nomor 24 Tahun 2024 mengatur tentang kualitas aset BPRS. Pokok pengaturan POJK ini terdiri dari perluasan cakupan aset produktif. Penambahan pengaturan mengenai aset nonproduktif. kualitas aset produktif, penyisihan penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Restrukturisasi pembiayaan, properti terbengkalai, agunan yang diambil alih, hapus buku, serta kebijakan pembiayaan dan prosedur pembiayaan.
Informasi Seputar Infinix www.waic2018.com
Terakhir, POJK Nomor 25 Tahun 2024 mengatur tentang penerapan tata kelola syariah bagi BPRS. Lewat aturan ini, OJK memperkuat kewenangan dewan pengawas syariah (DPS). Penguatan peran DPS dalam POJK ini semakin menegaskan pentingnya peran dan fungsi DPS dalam mengawasi penyelenggaraan kegiatan bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah
Rahasia Indonesia qcpnz.com
Dalam rangka mendukung penguatan peran dimaksud terdapat fungsi yang secara khusus bertannggung jawab dalam penerapan tata kelola syariah dan bertugas mendukung peran DPS fungsi kepatuan syariah fungsi manajemen resiko syariah dan fungsi audit intern syariah.
Rangkuman Seputar Keuangan www.baramijcomputer.com
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai Otoritas Jasa Keuangan Terbitkan Aturan Mainan Baru. Terima kasih sudah membaca artikel ini sampai selesai. Nantikan informasi terbaru kami hanya di halaman publicfinancemarket.com.